Innhold levert av Shiftpodcast. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av Shiftpodcast eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.
Player FM - Podcast-app Gå frakoblet med Player FM -appen!
For many travelers, Antarctica is a bucket-list destination, a once-in-a-lifetime opportunity to touch all seven continents. In 2023, a record-breaking 100,000 tourists made the trip. But the journey begs a fundamental question: What do we risk by traveling to a place that is supposed to be uninhabited by humans? And as the climate warms, should we really be going to Antarctica in the first place? SHOW NOTES: Kara Weller: The Impossible Dilemma of a Polar Guide Marilyn Raphael: A twenty-first century structural change in Antarctica’s sea ice system Karl Watson: First Time in Antarctica Jeb Brooks : 7 Days in Antarctica (Journey to the South Pole) Metallica - Freeze 'Em All: Live in Antarctica Learn about your ad choices: dovetail.prx.org/ad-choices…
Innhold levert av Shiftpodcast. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av Shiftpodcast eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.
Innhold levert av Shiftpodcast. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av Shiftpodcast eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.
Sahabat-sahabat sebangsa, silakan mengomentari konten video ini maupun komentar sahabat yang lain secara bebas, pro maupun kontra. Namun, please jangan mencaci-maki siapapun, termasuk pejabat dan aparat negara, apalagi simbol-simbol negara, karena kita ber-Pancasila. Kalau mencaci-maki saya sih tidak apa-apa, hehe, bebas saja, karena saya bukan apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Hitung-hitung mengurangi dosa saya yang banyak. Tetap sehat jasmani dan rohani ya sahabat semua.…
Sahabat-sahabat sebangsa, silakan mengomentari konten video ini maupun komentar sahabat yang lain secara bebas, pro maupun kontra. Namun, please jangan mencaci-maki siapapun, termasuk pejabat dan aparat negara, apalagi simbol-simbol negara, karena kita ber-Pancasila. Kalau mencaci-maki saya sih tidak apa-apa, hehe, bebas saja, karena saya bukan apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Hitung-hitung mengurangi dosa saya yang banyak. Tetap sehat jasmani dan rohani ya sahabat semua.…
Sahabat-sahabat sebangsa, silakan mengomentari konten video ini maupun komentar sahabat yang lain secara bebas, pro maupun kontra. Namun, please jangan mencaci-maki siapapun, termasuk pejabat dan aparat negara, apalagi simbol-simbol negara, karena kita ber-Pancasila. Kalau mencaci-maki saya sih tidak apa-apa, hehe, bebas saja, karena saya bukan apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Hitung-hitung mengurangi dosa saya yang banyak. Tetap sehat jasmani dan rohani ya sahabat semua.…
Jokowi bilang, dia sudah berkali-kali dikritik, dan tidak ada masalah. Masalahnya, kritiknya ditindaklanjuti gak? Jokowi bilang, kritik hal biasa dalam demokrasi. Kok sejak Jokowi Presiden, tambah banyak aktivis, demonstran dan tokoh oposisi diganjar bui. Jokowi blang, saat ini yang penting kita fokus menanggulangi Covid. Tapi Pemerintah terus bersilat lidah dengan berbagai isitlah yang bikin bingung - PSBB, PSBB ketat, PPKM, PPKM darurat - sekedar untuk berkelit dari lockdown atau karantina wilayah. Kesimpulannya, respon Jokowi terhadap cuitan BEM UI malah memberikan bukti penguat keabsahan predikat "The King of Lip Service". Ups! Keceplosan deh membela BEM UI dan mengkritik Jokowi. Kalau begini fiks Bang Arief gagal jadi Komisaris BUMN!…
Menyikapi cuitan BEM UI soal Jokowi sebagai "The King of Lip Service", Rektorat UI kebakaran jenggot. Fungsionaris BEM dan DPM dipanggil di hari Minggu, di tengah pandemi. Sebaliknya, dengan santuy Presiden mengatakan, polah mahassiwa UI tersebut wajar dalam negara demokrasi. Kampus tidak perlu menghalangi kebebasan mahasiswa berekspresi. Apakah pimpinan UI gagal membaca aspirasi Istana, sehingga mengeluarkan respon yang salah? Atau, ini sebuah drama bertema "bad cop, good cop" agar Presiden Jokowi bisa kembali tampil sebagai "hero"?…
Ada pepatah lama mengatakan, "guru kencing berdiri, murid kencing berlari". Jadi, guru atau institusi pendidikan yang gagal menjaga integritas tidak usah sok menggurui para murid atau mahasiswa. Percuma! UI contohnya. Cuitan BEM UI yang beri gelar "The King of Lip Service" dianggap pelanggaran serius, sehingga fungsionaris BEM dan DPM harus dapat panggilan darurat di hari Minggu, di tengah pandemi. Padahal di depan mata ada pelanggaran yang jauh lebih serius. Rektor UI Prof. Ari Kuncoro ditengarai menabrak Statuta yang merupakan Konstitusi UI: merangkap jabatan sebagai Wakil Komut Bank BRI! Yang salah bukan cuma Ari Kuncoro. Ada Mendikbud-Ristek yang punya 35% hak suara. Ada pula Erick Thohir dan sejumlah Menteri dan mantan Menteri yang jadi anggota MWA yang mengangkat Ari jadi Rektor. Jadi, sekali lagi, kalau belum berani pecat Ari Kuncoro dan usut pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelanggaran ini, gak perlulah UI sok berlaku keras kepada mahasiswa!…
Tingkah BEM UI di bawah kepemimpinan Leon Alvinda Putra sangat kurang ajar dan tidak bisa ditolerir! Masak Presiden terbaik Indonesia, Jokowi, yang terkenal karena kesederhaan dan kepeduliannya, serta slogan "bekerja, bekerja, bekerja!" dinombatkan sebagai "The King of Lip Service"?! Padahal Presiden Jokowi sudah bersusah payah membangun Indonesia agar bisa memberikan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Bukan cuma infrastruktur yang melaju kencang, tapi ekonomi meroket, utang luar negeri terkendali, dan masyarakat rukun bersatu. Bismillahh .... saya Bang Arief, saya calon Komisaris BUMN!…
Ade Armando menyebut BEM UI "pandir". Dia juga menyindir, jangan-jangan fungsionaris BEM UI masuk UI nyogok. Parahhh! Kok bisa dosen mem-bully mahasiswa di mendsos? Rendah betul martabatnya! Karakter buzzer-nya ketara sekali. Yang lebih offside lagi, secara tidak langsung Ade Armando mengatakan bahwa orang bisa masuk UI dengan cara menyogok. Tentu saja kelakuan biadab Ade Armando dalam bermedsos tidak bisa dibiarkan. Dia sudah terlalu lama merasa sakti mandraguna dan tak tersentuh hukum. Kali ini, seluruh civitas akademika UI yang peduli pada nama baik almamaternya harus bangkit bersatu menghukum Ade Armando. Yang pasti, sekarang menjadi jelas mengapa Ade Armando gagal menjadi Guru Besar: orang ini tidak punya kepantasan secara intelektual, apalagi secara moral!…
Saya harus minta maaf pada adik-adik mahasiswa! Ternyata, di tengah represi, suara mereka masih bergeliat menentang dusta penguasa. Tegas mereka sematkan predikat "The King of Lip Service" untuk Jokowi yang memang terbukti di banyak kesempatan "omdo". Sayangnya, pihak Rektorat nyata betul kebakaran jenggot. Fungsionaris BEM dan DPM UI dapat panggilan darurat di hari Minggu, di tengah amukan pandemi. Memalukan! Ketika mahasiswa berupaya menunjukkan Kampus Perjuangan masih punya akal sehat, Rektorat justru kian terindikasi mengabdi sebagai satpam Istana!…
Wajar saja demokrasi kita tak kunjung beringsut dari demokrasi formal yang bernuansa kriminal dan berbiaya mahal. Penegakan hukum sesuai prinsip equality before the law tidak kunjung terwujud. Hukum dan (hampir) seluruh pranatanya menjadi alat penguasa menggebuk lawan politik. Dengan gamblang orang awam mampu melihat, kok bisa HRS yang dituduh melanggar prokes dan menyembunyikan hasil swab test divonis jauh lebih tinggi ketimbang sejumlah kasus korupsi yang nyata betul jahatnya terhadap hak-hak rakyat banyak untuk hidup layak. Nasihat untuk HRS: Habib, ente berhentilah jadi oposisi. Lebih baik jadi koruptor saja. Dapatnya banyak dan berlimpah. Kalaupun tertangkap, vonisnya ringan kok!…
Dengan penuh keprihatinan Presiden Jokowi mengatakan, tidak ada gunanya bikin kebijakan jika di bawah tidak dilaksanakan. Ini terkait penanggulangan pandemi. Jelas statement itu tidak tepat. Yang benar, tidak ada gunanya Pak Jokowi banyak bicara tentang penanggulangan Covid, termasuk penegakkan prokes, kalau Menteri dan para elit politik di sekitar beliau cuek saja dan terus melanggar! Ada pula Menteri yang ceroboh bikin pernyataan soal obat Covid yang ternyata ijin edarnya adalah obat parasit. Kalau Presiden Jokowi tak kunjung berhasil jadi panglima yang berwibawa dalam perang melawan wabah ini, jangan terus-menerus rarkyat banyak yang disalahkan!…
Pakar hukum pidana UII Yogyakarta Dr. Mudzakkir, SH.,MH. tegas mengatakan, Habib Rizieq adalah korban peradilan sesat! Mendalilkan bahwa HRS menyiarkan berita bohong yang memicu keonaran jelas dicari-cari dan dipaksakan. Opsi meminta pengampunan Presiden yang ditawarkan Hakim di akhir sidang semakin mempertegas kesesatan itu. Tindakan hakim jelas disengaja, dan mengindikasikan adanya subordinasi dari kekuasaan lain terhadap hakim. Hal itu jelas bukan hanya melanggar kode etik hakim, tapi juga berpotensi melanggar Konstitusi soal kekuasaan kehakiman yang merdeka.…
Pakar hukum pidana tegas mengatakan bahwa Habib Rizieq menjadi korban diskriminasi dalam proses persidangan. Penggunaan pasal 160 KUHP tentang penghasutan/provokasi yang dikaitkan dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan jelas mengada-ada. Sangat tidak masuk akal jika undangan pernikahan dan acara keagamaan ditafsirkan sebagai provokasi untuk melakukan tindakan pidana. Yuk ikuti bincang seru perjalanan kasus HRS bersama Dr. Dr. Mudzakkir, SH.,MH., pakar hukum pidana UII Yogyakarta, menguak sejumlah kejanggalan yang menunjukkan adanya intervensi eksternal.…
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serius menggulirkan gagasan Presidential Treshold (PT) 0%. Dengan demikian rakyat bisa mendapatkan alternatif pemimpin nasional yang sesuai dengan harapan. Saat ini, rakyat hampir tidak punya pilihan. Mereka harus memilih dari dua pasang calon yagn disodorkan partai. Bisa jadi satu pasang di antaranya hanya calon boneka yang diajukan sekedar untuk pemantas pemilu saja. Jangan sampai kelak ada orang gila didandani sedikit, lalu dibiayai sembilan naga, bisa jadi Presiden kita!…
Gagasan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi ditentang keras Senator dari Sulsel, Tamsil Linrung. Menurut Tamsil, di samping bertentangan dengan Konstitusi dan spirit reformasi, gagasan tersebut menafikkan fakta utang yang meroket, infrastruktur mangkrak, dan pengangguran yang bertambah. Harusnya Pemerintah fokus menutup "muka yang buruk" ini, bukannya ingin menambah keburukan. Alasan kedaruratan Covid-19 yang dikemukakan Arif Poyuono juga tidak masuk akal. Jangan-jangan, justru kalau Presiden tidak diganti, utang akan semakin menggunung, dan wabah Covid-19 tambah meluas.…
Sejak awal memang banyak yang janggal dalam proses persidangan Habib Rizieq Syihab. Pelanggaran prokes dan tidak membuka status kesehatan kok bisa beujung pengadilan yang panjang dan vonis yang berat. Apalagi kemudian Majelis Hakim PN Jaktim menawarkan opsi HRS memohon pengampuan Presiden. Habib Rizieq menjawab dengan telak. Bukan hanya menolak, tapi mengingatkan hakim soal pengadilan akhirat!…
Majelis Hakim PN Jaktim menjatuhkan v0nis 4 tahun penjara untuk Hab1b R1zieq dalam kasus swab test RS Ummi Bogor. Hal sudah sudah bisa diduga, mengingat sejak awal nuansa politis dalam kasus-kasus yang menjerat HR5 sangat kental. Vonis untuk HR5 tersebut lebih berat dari rata-rata vonis koruptor yang bekisar 2-3 tahun. Apakah di mata hukum negara kita, pelanggaran prokes, termasuk tidak membuka hasil swab test, lebih jahat ketimbang korupsi?…
Tanggal 23 Juni 2021 tercatat rekor baru penambahan 15.308 kasus baru Covid-19. Data juga menunjukkan positivity rate melonjak hingga di atas 50%, dan anak-anak semakin rentan tertular. Namun yang bikin marah, lonjakan Covid-19 digunakan sebagai alasan Pemerintah atas kegagalan mencapai target pemulihan ekonomi. Lebih jahat lagi, ada tangan-tangan kotor yang menjadikan Covid-19 sebagai dalih untuk mendorong dikeluarkannya Dekrit yang memperpanjang masa jabatan Presiden.…
Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka murka. Sejumlah siswa SD merusak makam non-muslim. Gibran berencana mengambil tindakan radikal: membubarkan sekolah tersebut. Dilansir media, Gibran mengatakan, "Kurang ajar sekali, bubarkan sekolahnya!" Anehnya, alasan pembubaran dikaitkan dengan pembelajaran tatap muka yang dilakukan sekolah tanpa ijin Walikota. Kalau logika berpikir Gibran dipakai, harusnya Kepolisian dibubarkan, karena sejumlah oknum polisi terlibat kasus peredaran narkoba. Gibran juga harus ditantang, beranikah mengatakan "Banyak Kader PDIP korupsi, kurang ajar sekali, bubarkan partainya!…
Kita pernah punya Bung Hatta, sosok intelektual sejati, yang memilih mundur dari jabatannya ketika suaranya tidak lagi didengar oleh Bung Karno yang mengatur negara sekehendaknya. Tapi hari ini, sejumlah intelektual yang masuk ke lingkaran dalam istana kehilangan daya kritis dan integritasnya. Mungkin karena silau oleh kekuasaan. Atau karena kartu-kartu masa lalunya sudah digenggam oleh regim. Ada pula keloompok intelektual "ngehe" yang terbius oleh kemapanan, sehingga melupakan tanggungjawab moralnya kepada rakyat. Indonesia sulit bangkit dari keterpurukan sebelum kaum intelektual siuman dan kembali menjadi lokomotif gerakan perubahan!…
Pengamat Sosial-Politik UNJ Ubedillah Badrun punya daftar panjang di mana suara kaum intelektual diabaikan Presiden Jokowi. Penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya, Jokowi mendengar, bahkan tunduk, pada kekuatan oligarki ekonomi dan politik yang telah menanam jasa dalam keterpilihannya menjadi Presiden. Sebab lainnya, bisa jadi Jokowi memang tidak punya kapasitas yang memadai untuk menyerap gagasan kaum intelektual tersebut. Apapun penyebabnya, Indonesia dalam bahaya, karena negara ini tidak dikelola dibawah cahaya ilmu pengetahuan dan akal sehat!…
Kalau soal prestasi spektakuler pemerintahan Presiden Jokowi dalam menambah utang, publik sudah tahu. Tapi selama ini yang banyak berkoar-koar soal itu adalah mereka yang dianggap oposisi Pemerintah. Jadi lain ceritanya ketika dalam Sidang Paripurna DPR 22 Juni Kemarin, Ketua BPK dengan jelas dan tegas meragukan kemampuan Pemerintah membayar utang. Berbagai indikator yang lazim dipakai menunjukkan kita sudah berada di lampu merah soal hutang, serta pembayaran cicilan dan bunganya. Kalau sudah BPK yang berbicara, apakah Pemerintah masih akant erus berkilah dengan mengatakan utang kita dikelola dengan prudent dan aman? Kalau iya ... terlalu!…
Kamis 24 Juni 2021 Hakim Pengadilan Negeri Jaktim akan membacakan vonis atas kasus tes swab Hab1b Riz1eq Sy1hab di RS Ummi Bogor. Sebelumnya JPU menuntut HR5 6 tahun penjara, di samping menyebut gelar "Imam Besar" yang melekat pada HR5 hanya isapan jempol. Ucapan Jaksa jelas menunjukkan tuntutan yang diberikan sarat dengan nuansa kebencian dan kepentingan politis.. Ulama kharismatis KH. Wafi Maimun Zubair mengharapkan Hakim menjatuhkan vonis bebas murni untuk HR5, agar keadilan tegak, demi keutuhan bangsa dan negara!…
Jokowi berkali-kali menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden tiga periode. Bahkan, pengusung ide itu disebut menampar muka, mencari muka, dan menjerumuskan Presiden. Tapi belakangan Seknas Jokpro (Jokowi-Prabowo) dideklarasikan oleh Qodari dan kawan-kawan. Investigasi Majalah Tempo bahkan menengarai, lingkaran dalam istana, terdiri dari sejumlah Menteri dan mantan pejabat, intens bergreliya ke sejumlah Ketua Parpol dan lembaga survei untuk menggolkan wacana ini. Alternatifnya dua: masa jabatan Presiden tiga periode, atau perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 tahun dengan alasan kedaruratan pandemi Covid-19. Waspadalah, waspadalah! Kekuatan hitam oligarki terus menggelar keculasannya untuk membunuh demokrasi kita!…
Dana haji yang dikelola BPKH aman gak sih? Ini klarifikasi anggota Dewan Pengawas BPKH soal keamanan dana haji yang disetorkan oleh jamaah. Menurut Pak Suhaji, likuiditas BPKH saat ini Rp 50 triliun. Dengan asumsi jamaah haji akan diberangkatkan 100%, atau 220.000 orang, dana yang harus tersedia hanya sekitar Rp 30 triliun. Jadi tenang Bro! Dana haji aman kok, kata BPKH!…
Hari ini Presiden Jokowi berulang tahun ke-60. Ucapan selamat dan doa dari 280 juta rakyat Indonesia mengalir untuk beliau. Kita ucapkan selamat juga untuk prestasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam mencetak tambahan utang hampir 4.000 triliun dalam waktu kurang dari 7 tahun. Sangat membanggakan, karena jumlah utang periode Jokowi 150% lebih banyak dibandingkan total utang dari zaman Bung Karno sampai SBY!…
Indonesia memang penuh dinamika. Dalam sepekan saja pikiran dan perasaan kita melompat-lompat dibuatnya. Di pengadilan banding vonis Pinangki bisa bersisa hanya 40% gegara dia perempuan. Jaksa Agung pun akui para oposan Pemerintah diperlakukan berbeda. Covid melonjak berlipat-lipat. Menko Luhut minta pemimpin menjadi contoh penerapan prokes. Tapi kerumunan yang dipicu kehadiran pejabat negara tetap bebas saja. BUMN Garuda di suspend perdagangan sahamnya, dan sejumlah Menteri minta tambah anggaran, walaupun utang negara sudah menggunung tingginya. Tapi rakyat tenang saja. Toh para elit politik sudah fokus untuk pertandingan 2024. Mari kita tonton sambil bersorak dan bertepuk saja!…
Pemerintah terus menambah utang untuk membayar bunga utang dan menambal defisit anggaran. Namun publik melihat sejumlah Kementerian dan lembaga justru berlomba-lomba meminta tambahan anggaran belanja. Berbagai pos pengeluaran yang tak terasa manfaatnya oleh masyarakat muncul, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan HAM, dan renovasi kantor. Tak bisa disalahkan kalau kemudian muncul dugaan, para Menteri yang kebanyakan kader partai sedang mengumpulkan logistik Pemilu 2024!…
Setelah India dan sejumlah negara Eropa, lonjakan kasus Covid-19 juga terjadi di Indonesia. Menurut Menko Luhut, ini terjadi karena para pemimpin tidak jadi contoh yang baik soal penegakkan prokes, sehingga banyak yang jadi korban. Mungkin Luhut sedang menegur Presiden Jokowi yang di banyak kesempatan memicu kerumunan, dan tidak tampak menyesal, minta maaf, apalagi diproses hukum. Kocaknya, tidak lama kemudian giliran Memparekraf yang memicu kerumunan ketika tandang ke Bima untuk resmikan desa wisata. Jelas, para pemimpin memang tidak kompeten untuk jadi contoh!…
Velkommen til Player FM!
Player FM scanner netter for høykvalitets podcaster som du kan nyte nå. Det er den beste podcastappen og fungerer på Android, iPhone og internett. Registrer deg for å synkronisere abonnement på flere enheter.
Bli med på verdens beste podcastapp for å håndtere dine favorittserier online og spill dem av offline på vår Android og iOS-apper. Det er gratis og enkelt!